Policy Literasi-Lingkungan, Lemah!

By | April 4, 2018

Annida-OnlineBagaimana menyandingkan dunia literasi dengan gerakan ramah lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah global warming?Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengimbau masyarakat untuk turut peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menteri bernama lengkap Nadi Witoelar Kartaadipoetra ini menilai
saat ini kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih sebatas
kampanye untuk mensosialisasikan dampak-dampak pemanasan global.

Padahal, menurutnya, kerusakan bumi akhir-akhir ini menuntut kita
untuk melakukan tindakan nyata berupa pengurangan pemakaian energi yang
bersumber dari bahan bakar minyak dan batu bara serta meminimalisir
kerusakan hutan.

“Untuk kerusakan hutan, misalnya, kita tahu ada banyak kasus yang
mengindikasikan terjadinya praktik illegal logging, yang ironisnya,
salah satu hasil dari pohon-pohon itu digunakan untuk membuat bubur
kertas (pulp), yang menjadi bahan baku buku. Di sini saya sebut ironis,
karena di satu sisi, produksi buku seharusnya tidak boleh dikurangi,
karena buku adalah salah satu sumber ilmu bagi anak bangsa. Tapi sudah
saatnya bagaimana kita mengemas buku dengan bahan-bahan yang tak
mengancam kelestarian lingkungan kita,” jelas pria kelahiran
Tasikmalaya, Jawa Barat, 2 Juni 1941, saat ditanya oleh salah seorang
peserta mengenai korelasi antara buku dan lingkungan.

    Menurut Rachmat, kesadaran mengurangi dampak global warming
memang seharusnya datang dari pucuk pimpinan negeri kita. Artinya,
peran pemerintah dalam mengatur kebijakan yang berpihak pada
kelestarian lingkungan sekaligus tak mengorbankan kepentingan lain,
semisal budaya literasi yang ditandai dengan produksi buku, sangatlah
penting.
    “Saya mungkin harus mengakui bahwa soal policy atau
kebijakan literasi berbasis lingkungan atau kebijakan lingkungan hidup
berbasis literasi di negara kita, masih sangat lemah,” imbuh suami dari
aktivis lingkungan hidup, Ibu Erna Witoelar ini.
   
Kebijakan-kebijakan seperti penggunaan hutan produksi untuk membuat
pulp dalam memproduksi kertas, misalnya, harus ditinjau kembali. Hal
ini karena peraturan yang dibuat saat ini toh tak jua mengurangi angka
pengrusakan hutan dan praktik illegal logging. Penerapan pajak buku
yang tinggi pun, dinilai oleh alumnus Intitut Teknologi Bandung,
jurusan Teknik Arsitektur 1970, ternyata bukan kebijakan yang positif.
   
“Sebenarnya, salah satu sebab mahalnya harga buku kan karena pajaknya
juga mahal. Kenapa mahal, ya karena sebenarnya pemerintah ingin
membatasi penggunaan kertas, yang secara otomatis memang berdampak pada
kelestarian alam. Ingat, loh! Hutan produktif legal yang kita miliki
ini hanya mampu memenuhi seperempat dari kebutuhan kertas dalam negeri.
Itu data terakhir dari WALHI. Tapi apa iya, kebijakan itu jadi bijak?
Nggak juga, kan. Masa dei menghemat hutan kita harus bodoh gara-gara
nggak memproduksi buku! Kan tambah ngaco itu!” urai Rachmat lagi.
   
Oleh karena itu, saat ini perlu adanya terobosan-terobosan baru untuk
mengemas buku tanpa harus menggadaikan alam sebagai taruhannya. Selain
itu, tetap saja masyarakat dan berbagai LSM lingkungan hidup, juga
semua elemn masyarakat dihimbau untuk senantiasa mendesak pemerintah
dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan literasi berbasis lingkungan.
   
“Upaya-upaya untuk mengemas buku dalam format elektronik, misalnya, itu
harus terus diupayakan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Agar
harapan untuk menjaga alam dan menciptakan sumberdaya manusia Indonesia
yang cerdas tetap tercapai, tanpa mengorbankan salah satunya,” pungkas
Rachmat. [nyimas]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *