“Kami Pun Takut Pada Preman”

By | April 4, 2018

M. Nakhrowi, Kepala Seksi Pemakaman Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI Jakarta

Terus terang, masalah pembengkakan biaya retribusi pemakaman di Jakarta memang menjadi masalah yang belum bisa kami (baca: Dinas Pemakaman dan Pertamanan (DPP) DKI Jakarta) tangani sampai tuntas. Tarif resmi retribusi di Jakarta paling tinggi adalah Rp. 100 ribu per kavling per tiga tahun. Nanti bisa diperpanjang lagi, dengan biaya yang sama. Tapi saya akui, harga segitu dalam praktiknya nggak pernah terjadi. Atau setidak-tidaknya, jarang pas. Biasanya lebih dari Rp. 100 ribu. Untuk hal ini, biasanya saya bisa jelaskan.

Pertama, biaya retribusi yang hanya Rp. 100 ribu itu merupakan biaya sewa kavling, penguburan, dan gali kubur. Selainnya, seperti pemugaran makam, tenda dan sound system saat upacara pemakaman, dan perawatan yang sifatnya lux seperti minta ditanami rumput di atas makam, dan lain sebagainya yang diminta disediakan oleh ahli waris, nggak termasuk. DPP DKI sendiri nggak pernah bisa menyediakan hal-hal yang diminta ahli waris di setiap makam di Jakarta. Yang menyediakan itu semua biasanya pihak pengurus makam, karena sehari-harinya merekalah yang mengurusi dan mengusahakan permintaan yang macam-macam dari ahli waris. Soal biaya permintaan tambahan itu, akhirnya ditentukan oleh para pengurus makam, bukan DPP, karena mereka yang menyediakan.

Hal-hal yang sifatnya tambahan inilah yang akhirnya menjadi “ladang” bisnis baru para pengurus makam. Bahkan ketika pihak ahli waris jenazah ada yang meminta disediakan ustadz yang menjadi “tukang” doa saat mereka berziarah, akhirnya banyak ustadz gadungan di sekitar makam. Pihak DPP DKI sendiri tidak bisa menyeragamkan biaya tambahan yang ditentukan oleh pengurus makam di tiap wilayah. Kami hanya baru bisa mengimbau mereka untuk tidak memungut biaya-biaya tambahan tersebut terlampau besar.

Amannya, ahli waris atau warga bisa meminta rincian biaya yang harus dibayarkan pada pengurus makam setempat. Itupun kalau memang meminta disediakan fasilitas tambahan seperti yang telah dijelaskan. Lebih aman lagi, saya mengimbau kepada masyarakat untuk datang terlebih dahulu ke kantor TPU yang jaraknya hanya beberapa meter dari makam. Di sana ada petugas resmi dari DPP DKI Jakarta—biasanya berpakaian cokelat—yang setiap hari bertugas menjembatani kebutuhan ahli waris sesuai dengan tarif resmi yang diatur oleh Perda No 3 tahun 2007 tentang pemakaman dan tariff retribusinya. Kalau ingin disediakan fasilitas tambahan, biasanya petugas DPP ini bisa mengatur pengurus makam untuk tidak menerapkan tarif yang terlalu tinggi. Di kantor TPU itu juga warga bisa mengakses informasi mengenai kepengurusan jenazah secara lengkap sesuai dengan perda yang sudah ada. Karena kami menyediakan papan pengumuman atau madding yang kami isi dengan infprmasi tentang berapa harga tarif retribusi sesuai dengan kelas atau letak kavling-kavling makam, dan semua yang berkaitan dengan pemakaman.

Intinya, datanglah ke petugas resmi di kantor TPU yang berada beberapa meter dari makam. Jangan langsung ke makam, karena nanti akan banyak “dikerjai” oleh pengurus makam. Kalau ada yang nggak beres dengan petugas, silahkan lapor ke DPP DKI, bisa dengan dating langsung ke kantor kami di Jl. Aipda KS Tubun No. 61, Petamburan Jakarta Barat, dengan sejumlah bukti ketidakberesan yang dilakukan petugas resmi atau dengan menulis aduan di website resmi kami. Insya Allah kalau petugas resmi yang melakukan penyelewengan itu, kami bisa menindak tegas, bahkan memecatnya. Artinya, kalau ada praktik percaloan yang bekerjasama dengan petugas resmi, saya bisa katakan itu jarang terjadi. Kalaupun ada, akan dapat sangsi yang tegas dan nggak main-main.

Masalah percaloan dan tarif yang tinggi dari pengurus makam belum bisa secara optimal kami tangani. Hal ini karena para pengurus makam tersebut biasanya sudah ada jauh sebelum perda itu ada, bahkan sejak ada pemakaman tersebut. Maksudnya, para pengurus makam, apalagi makam yang sudah lama, biasanya telah mengurus makam secara turun temurun. Jadi, tanpa mereka diangkat petugas oleh DPP DKI Jakarta, mereka akan tetap mengurus dan berada di sana, karena mereka menganggap bahwa itu adalah lahan atau makam yang sudah lama mereka urus. Tak ada seorangpun yang bisa mengusir mereka. Di sinilah praktik percaloan dan premanisme bermula.

DPP DKI Jakarta tidak bisa menindak tegas calo-calo dan preman-preman yang ada di sekitar makam, karena sekali lagi, mereka datangnya dari keluarga pengurus makam yang sudah bertahun-tahun mengurusi makam tersebut. Jujur, kami sendiri pun takut pada preman. Pernah suatu kali kami mengadakan razia preman yang ada di makam, menangkap mereka yang melakukan pemerasan pada ahli waris di sekitar makam. Apa yang kemudian terjadi? Fasilitas-fasilitas yang ada di pemakaman justru dirusak oleh orang-orang ini. Mereka juga merusak fasilitas umum, kantor TPU, bahkan menyakiti petugas resmi TPU—(petugas resmi TPU) ada yang sampai terbunuh di tahun 2008 lalu. Untuk menghindari korban yang lebih banyak, akhirnya DPP DKI Jakarta hanya bisa “berdamai” dengan para calo dan preman ini, dengan cara mengimbau mereka untuk tidak membebani para ahli waris dengan biaya-biaya yang tidak wajar dari kepengurusan jenazah di makam.

Inilah, kami sendiri mengalami titik dilematis dalam menangani tarif pemakaman bagi warga yang tengah berduka akibat kehilangan sanak saudaranya. Oleh karenanya, saya juga mengimbau kepada masyarakat, silahkan datang lebih dulu ke kantor TPU di sekitar pemakaman. Insya Allah lebih aman, setidaknya kalau ada ketidakberesan dari petugas, kami bisa menindak tegas. Ketimbang harus datang langsung ke makam dan harus berhadapan langsung dengan calo dan preman yang kami belum bisa secara optimal menindak tegas mereka. Dan, uruslah sendiri, jangan ada titip ke orang. Itu kalau mau mendapatkan tariff retribusi yang resmi dan murah.

Untuk saluran-saluran informasi yang kami upayakan agar bisa diakses oleh warga Jakarta, kami sering kok mengadakan penyuluhan tentang pengurusan jenazah dan biaya retribusi resmi ini. Kami datangi warga, membagikan pamflet, selebaran, dan media-media informasi lainnya yang perlu diketahui oleh warga tentang pemakaman. Kami juga membuat website DPP DKI Jakarta yang bisa diakses oleh warga. Kalau ada aduan dan pertanyaan tentang pengurusan jenazah dan pemakaman, silahkan tanyakan ke sana. Kami meresponnya dengan cukup cepat. Sayangnya, selama ini kan tidak banyak warga yang sadar dan ngeh meski sudah dibuatkan penyuluhan. Tapi itulah tantangan kami. Setidaknya kami juga terus mencari formulasi untuk terus menyampaikan informasi-informasi resmi, sesuai dengan peraturan yang ada tentang pemakaman. Kami juga ingin masyarakat tersadarkan tentang kepengurusan makam dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena untuk mengatasi masalah percaloan dan premanisme di makam, rasanya harus dihadapi bersama; oleh pemerintah dan warganya sendiri. [nyimas]      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *