DUNIA LITERASI DAN PERSOALAN JAKARTA
Diposting: Senin, 09 Nopember 2009 / 16:10:51 | Oleh: annida | Kategori: Aksara
Halaman ini diakses sebanyak: 242 kali
Rating: 0
lihat dan dengarlah riuh lagu dalam pesta
di atas derita mereka masih bisa tertawa
memang kuakui kejamnya kota Jakarta
namun yang kusaksikan lebih parah dari yang kusangka…
Penggalan lagu “Kontrasmu Bisu” milik Iwan Fals ini seperti membaptis Jakarta sebagai aktor intelektual di balik segala praktik kekejaman kota oleh aparat pemerintah terhadap warganya. Sejatinya, sebagai seniman, Iwan Fals memang “hanya” mencatat apa saja yang ia saksikan tentang Jakarta, sementara di balik hal-hal yang ia saksikan ada banyak penyimpangan yang dapat membelalakkan mata kita. Aksara kali mencoba menelusurinya dari sisi dunia literasi. Kayak apa ya?
Melacak Denyut Penyakit Jakarta
Sejak masih bernama Pelabuhan Sunda Kalapa pada abad ke-12, Jakarta memang sudah merebut perhatian banyak pihak, terutama para pedagang asing dari negeri-negeri yang jauh seperti Tiongkok, India Selatan, Jepang, dan Timur Tengah. Para pedagang ini melintasi jalur-jalur perdagangan hanya untuk berburu rempah-rempah, yang pada masa itu konon menjadi komoditas utama kota Jakarta.
Jakarta akhirnya ditakdirkan untuk menerima arus masuk bukan cuma para pedagang asing yang mencari rempah-rempah, tapi yang lebih penting (dan lebih banyak) lagi adalah para pendatang dari berbagai daerah yang ingin mencari peruntungan di ibukota.
Pelan tapi pasti, Jakarta menjelma menjadi kota yang menyandang banyak embel-embel “tan”; metropolitan, kosmopolitan, megapolitan, yang mengakibatkan ruangnya dipenuhi oleh polutan akibat polusi dari berbagai arah; air, udara, suara. Akibatnya, dalam skala makro, tiga ciri kota sehat yang direkomendasikan oleh organisasi seperti Ikatan Ahli Perencanaan pun tidak terpenuhi oleh Jakarta. Tiga ciri itu adalah: lalu-lintasnya lancar, drainase (saluran air)-nya bagus, dan distribusi informasinya merata.
Jika kita memulai pelacakan terhadap penyakit Jakarta dari denyut lalu-lintasnya, kita akan segera bertemu dengan wajah khasnya: kemacetan. Untuk soal yang telah menjadi penyakit kronis ini, beberapa kalangan menumpahkan kekhawatirannya. Ketua Ikatan Perencanaan Abdul Alim Salam, misalnya, melihat kemacetan di Jakarta dapat memicu frustrasi massal yang dapat bermuara pada kerusuhan sosial. Ini karena kemacetan dapat memengaruhi kondisi emosional seseorang.
Tak berbeda dengan kemacetan, persoalan drainase di Jakarta juga telah menjadi momok yang menakutkan bagi warga. Selokan, gorong-gorong air, got, yang tak terurus dengan baik telah menjadi penyebab langsung bagi “bencana tahunan” yang tak kunjung berakhir, banjir. Sudah barang tentu memiriskan ketika akhirnya banjir menjadi trade mark Jakarta, mengingat kota dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia itu tak tertata dengan baik.
Distribusi informasi, meski “tak begitu disadari”, juga telah membuat wajah Jakarta menjadi tak bersahabat. Lihat saja, untuk persoalan paling mendasar seperti tarif pemakaman, tarif pernikahan, bikin KTP, atau mengurus surat tanah saja, warga Jakarta seperti buta terhadap informasi yang sahih—apalagi persoalan besar seperti APBD dan persentase alokasinya untuk rakyat.
Peran Literasi yang Terpinggirkan
Mari kita lihat, seberapa berdaya literasi memainkan peranannya dalam menelisik persoalan Jakarta, jika kita mencoba menelusuri fakta-fakta yang diterima masyarakat tentang sosialisasi kebijakan pembangunan di ibukota.
Urusan jalanan macet, misalnya, selalu kita terima sebagai sebuah ketelanjuran, sudah “dari sononya”, atau hal-hal tak tersentuh karena memang telah menjadi kebijakan penguasa. Kita tak pernah menerima informasi literasi secara sahih tentang hal-ihwal jalanan macet, penyebab sekaligus solusinya. Padahal jika semua kalangan yang menyuarakan keprihatinannya terhadap kualitas kebijakan dan aplikasinya dapat berkolaborasi secara produktif dengan dunia literasi, masyarakat dapat melihat sesuatu yang dapat menyadarkan mereka untuk berbuat sesuatu terhadap kemacetan, termasuk keputusan untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin Jakarta.
Contoh sederhana, apa yang kita pelajari tentang jalan raya, selain rambu-rambu lalu-lintas? Nyaris tak ada, padahal jelas jalan raya tak melulu berurusan dengan rambu lalu-lintas. Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), misalnya. Apa telah diketahui masyarakat tentang RTH sehingga persoalan pembangunan infrastruktur jalan raya seperti busway dan monorel dapat menjadi perhatian publik yang serius dari sisi ancaman terhadap RTH? Tak ada, selain bahwa busway dan monorel telah dipilih oleh pemerintah sebagai solusi bagi kemacetan. Tak ada informasi lain, apalagi yang berkaitan langsung dengan hajat masyarakat seperti RTH ideal sebesar 30 persen dari luas wilayah kota dan trotoar yang nyaman.
Peran literasi dalam membuka mata masyarakat tentang betapa eratnya hubungan antara analisa mengenai dampak lingkungan (amdal), kemacetan, banjir, dan kezaliman pemerintah, juga menjadi penting jika kita melihat titik-titik penyebab masalah publik. Mengapa, misalnya, sebuah pusat perbelanjaan nangkring di lokasi perempataan, di mana volume arus kendaraan sangat tinggi dan potensi macet sangat besar? Mestinya dunia literasi mengambil peran mengedukasi masyarakat dengan penyuluhan informasi tata ruang kota yang benar, sehingga masyarakat dapat melakukan advokasi terhadap lingkungan kotanya, tidak semata-mata pasrah menerima pembangunan yang tak ramah lingkungan sebagai takdir.
Penyakit Jakarta yang lain yang juga menunggu peran dunia literasi adalah distribusi informasi mengenai tarif terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan lembaga pemerintah. Tarif pemakaman, misalnya. Siapa warga Jakarta yang tahu berapa sesungguhnya biaya pemakaman? Nyaris tak ada, sebab yang mereka ketahui adalah Rp4-6 juta untuk kelas utama dan di bawah itu untuk kelas menengah dan bawah. Itu belum termasuk biaya perpanjangan makam, jika tak mau nisannya ditiban oleh jenasah lain yang datang kemudian. Padahal berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2006 Tentang Retribusi Daerah, tarif pemakaman berdasarkan blok AA I sebesar Rp100 ribu, AA II Rp40 ribu, A I Rp30 ribu, A II Rp20 ribu, dan A III Rp10 ribu. Pembengkakan biaya pemakaman terjadi karena praktik premanisme yang melibatkan seluruh unsur petugas TPU.
Nasib yang sama juga dialami oleh para pemuda yang mau menikah. Mereka buta sama sekali soal informasi besaran tarif mengurus ini-itu hingga memanggil penghulu. Akhirnya, mereka terima saja perlakuan pihak KUA yang menetapkan tarif seenaknya—daripada mereka tak jadi menikah, kan bisa berabe? Siapa yang peduli soal ini jika dunia literasi tak mengambil perannya?
Meliterasi Masyarakat = Memperlancar Pembangunan
Jika pembangunan sangat mengharapkan partisipasi masyarakat, maka itu artinya pemerintah menginginkan masyarakat berdaya. Tentu saja, yang dimaksud di sini tidak sekadar berdaya secara kepatuhan finansial (karena diwajibkan membayar pajak), melainkan juga berdaya secara intelektual. Artinya, pemerintah menginginkan masyarakat dapat memberikan usulan, mengawasi, dan mengoreksi rencana dan jalannya pembangunan.
Sarana untuk mewujudkan model masyarakat seperti ini, sesungguhnya sudah tersedia secara memadai. Di setiap wilayah Jakarta, misalnya, tersedia perpustakaan daerah. Ini belum termasuk taman bacaan masyarakat (TBM) dan rumah baca yang belakangan tumbuh dengan cukup marak. Dengan modal ini, kalangan yang peduli pada nasib kota Jakarta dapat mulai melakukan kegiatan meliterasi masyarakat. Kegiatannya tidak sekadar mengundang masyarakat untuk membaca buku-buku koleksi perpustakaan, TBM, atau rumah baca, melainkan juga memberi transformasi gagasan, informasi, dan motivasi tentang problem kota Jakarta secara spesifik. Perpustakaan, TBM, dan rumah baca dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk menggumuli persoalan domestik Jakarta hingga ke akar masalahnya dan masyarakat dibekali untuk mengambil dan menjalankan perannya.
Tentu saja, ini berkait langsung dengan keberanian para fasilitator untuk menggelindingkan program meliterasi masyarakat sekaligus sebagai kampanye membenahi kota Jakarta. Tanpa nyali baja mereka, perpustakaan, TBM, rumah baca, atau apapun namanya, hanya akan menjadi tempat mampir membaca buku. Ini masih bisa disyukuri. Lha, kalau tempat-tempat itu lambat laun menjadi “kuburan buku”, yang “diziarahi” sekali-sekali saja, bagaimana nasib masyarakat Jakarta? [Iyus/berbagai sumber]
Lampiran movie tidak tersedia.
Posting Sebelumnya
Belum ada Komentar pada posting ini. Jadilah komentator pertama.
Anda harus login dulu untuk posting komentar.





